Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal di Indonesia dan Penjelasannya

Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal di Indonesia dan Penjelasannya

Di artikel Sebelumnya telah dibahas mengenai pembagian kekuasaan secara horizontal. Kali ini akan dibahas mengenai pembagian kekuasaan secara vertikal beserta penjelasannya. Keduanya merupakan bagian dalam konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Untuk lebih jelasnya akan dibahas dulu mengenai pengertian pembagian kekuasaan, perbedaan pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal serta penjelasan pembagian kekuasaan secara vertikal selengkapnya.

Pengertian Pembagian Kekuasaan

Pengertian pembagian kekuasaan adalah pembagian wewenang dan kekuasaan pada suatu negara pada aspek-aspek tertentu. Pengertian pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan negara menurut tingkatnya dalam pemerintahan. Lebih jelasnya, pembagian kekuasaan negara secara vertikal adalah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan.

pembagian kekuasaan secara vertikal

Terdapat perbedaan pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal lebih difokuskan berdasarkan fungsi lembaga negara seperti lembaga eksekutif, lembaga legislatif atau lembaga yudikatif. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota).

Pengertian kekuasaan negara itu sendiri adalah kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan yang ditetapkan. Macam macam kekuasaan negara sering dibedakan menjadi dua, yaitu pembagian kekuasaan menurut John Locke dan pembagian kekuasaan menurut Montesquieu yang sering disebut teori Trias Politika.

Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia

Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia mencakup tingkatan pemerintahan di tiap wilayah. Dalam sistem pembagian kekuasaan negara secara vertikal, pembagian kekuasaan negara dibagi pada tiap tiap wilayah dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan secara vertikal juga sudah diatur pada peraturan undang-undang yang berlaku.

Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal

Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah bentuk pembagian kekuasaan berdasar dari tingkatannya, yakni pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan yang ada. Pembagian kekuasaan ini diatur pada undang-undang, tepatnya yaitu Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota.

Artinya, pembagian kekuasaan secara vertikal berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, meliputi pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota. Pada tingkatan pemerintahan daerah juga terdapat pembagian kekuasaan secara vertikal sesuai aturan dari pemerintah pusat meliputi tingkatan provinsi dan kabupaten/kota. Hubungan keduanya pun berbentuk kordinasi dan pengawasan di bidang administrasi, ekonomi dan pembangunan.

Adanya pembagian kekuasaan secara vertikal ditimbulkan adari adanya asas desentralisasi atau otonomi daerah yang ada di negara Indonesia. Asas desentralisasi memberi wewenang pada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sendiri termasuk mengatur pemerintahan, mengurus ekonomi dan peraturan yang ada di daerah tersebut.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Hak otonomi daerah ini tidak berlaku pada beberapa aspek dan bidang, di antaranya yaitu urusan pemerintahan, politik luar negeri, agama, moneter, fiskal, keamanan dan keamanan serta yustisi.

Pengertian Desentralisasi

Pengertian desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Hal ini sesuai dengan undang-undang otonomi daerah dan asas asas otonomi daerah. Wewenang pemerintah daerah antara lain yaitu mengurusi urusan rumah tangganya sendiri, berdasar dari adanya prakarsa dan aspirasi dari rakyat, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adanya desentralisasi mendorong munculnya otonomi daerah di tiap daerah. Hal ini dapat berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah tertinggal dalam suatu negara hingga daerah otonom tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional.

Nah itulah info konsep pembagian kekuasaan di Indonesia khusus untuk pembagian kekuasaan secara vertikal. Secara umum, pembagian kekuasaan negara secara vertikal di Indonesia dibagi berdasarkan tingkatannya, dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

Tinggalkan komentar